Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk memperkuat angkatan bersenjata Indonesia melalui pembentukan batalyon TNI baru. Langkah ini ditujukan untuk melindungi kekayaan alam negara dan menanggulangi praktik-praktik ilegal seperti pembalakan liar dan penambangan yang tidak sah.
Dalam pertemuannya dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pemimpin media, Presiden Prabowo menyatakan bahwa idealnya, satu batalyon TNI seharusnya bertanggung jawab untuk satu kabupaten. Namun, saat ini, kehadiran TNI di seluruh wilayah kabupaten dan kota masih kurang, dengan lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki unit TNI.
“Di daerah-daerah tersebut, terdapat banyak kekayaan alam kita yang harus dilindungi. Selama beberapa dekade, praktik illegal logging dan illegal mining telah merajalela,” ungkap Prabowo, dalam pernyataan yang disampaikan oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI di Jakarta pada tanggal 17 September 2026.
Presiden Prabowo memberi contoh konkret mengenai kurangnya pengawasan di beberapa daerah, di mana ditemukan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di area hutan lindung. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, praktik serupa berpotensi terjadi di wilayah lain tanpa adanya tindakan yang tegas.
“Negara kita memiliki luas yang sangat besar, dengan total 514 kabupaten. Setiap kabupaten itu juga memiliki ukuran yang signifikan,” lanjutnya.
Terkait dengan anggaran pertahanan yang akan meningkat seiring dengan pembentukan batalyon-batalyon baru, Presiden Prabowo menekankan bahwa anggaran pertahanan Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, dengan proporsi di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Anggaran kita termasuk salah satu yang terendah di ASEAN. Meskipun kita telah berusaha untuk meningkatkannya, angka tersebut masih di bawah 2 persen dari PDB kita,” jelasnya.
Selama beberapa tahun terakhir, belanja pertahanan Indonesia berada pada kisaran 0,9 persen dari PDB. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Singapura mengalokasikan lebih dari 3 persen dari PDB mereka untuk anggaran pertahanan.
“Dari sudut pandang saya, sistem pertahanan dan keamanan yang merata memerlukan keberadaan unsur-unsur pertahanan yang kuat dan memadai,” tambah Prabowo.
➡️ Baca Juga: Jaksa Tegaskan Rekomendasi JPN Tidak Diterapkan dalam Pengadaan Chromebook
➡️ Baca Juga: Kamera Samsung Galaxy S26 Series Menjaga Stabilitas Meskipun Smartphone Diputar
