Penanganan TB Harus Melibatkan Semua Sektor, Tidak Hanya Kesehatan Menurut Wamendagri Wiyagus

Atok Dalang4 minggu ago

2 1 minute read

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan tuberkulosis (TB). Ia menegaskan bahwa isu TB tidak hanya terkait dengan kesehatan, tetapi juga dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, dan dampaknya pada perekonomian negara secara keseluruhan.

“Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai pembina dan pengawas dalam urusan pemerintahan yang berhubungan dengan kesehatan, karena ini adalah tanggung jawab yang wajib dilaksanakan,” ujar Wiyagus saat menghadiri Pertemuan Lintas Sektor dan Diskusi Interaktif di Pendopo Bupati Ciamis, Jawa Barat, pada Senin, 21 September 2026.

Wiyagus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah berupaya mengatasi masalah TB. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Pemkab Ciamis telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Penanggulangan TB dan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TB (TP2 TB).

Inisiatif tersebut juga telah diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Komitmen Pemda semakin dikuatkan dengan dicanangkannya deklarasi desa dan kelurahan yang siaga terhadap tuberkulosis di Kabupaten Ciamis.

“Isu kesehatan ini tidak dapat dipandang sebagai urusan kesehatan semata. Kementerian Kesehatan berfungsi sebagai pembina teknis, sementara pengelolaan kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, Puskesmas, hingga Posyandu berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa penanganan TB harus mendapatkan perhatian serius, mengingat hubungannya yang erat dengan produktivitas masyarakat. Wiyagus mengingatkan bahwa individu yang terkonfirmasi TB seringkali menghadapi kesulitan dalam bekerja akibat pengobatan yang harus dijalani, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penghasilan dan kesejahteraan keluarga.

“Karena itu, penting untuk menjaga ekosistem ini. Pengangguran dan kemiskinan yang muncul dapat mengganggu keuangan keluarga, yang akhirnya berdampak pada perekonomian nasional,” tambah Wiyagus.

Oleh karena itu, ia mendorong semua elemen pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ciamis untuk memperkuat kerjasama dalam penanganan TB. Menurutnya, peran jajaran di tingkat kecamatan hingga desa sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan pengobatan TB.

“Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kapolsek, Danramil, camat, dan lurah, hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat yang terpapar untuk menjalani Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT),” tegasnya.