happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

happy.com.tr

depo 10k depo 10k
berita

Komisi V Mendorong Penyebaran Sekolah Rakyat yang Merata dan Tepat Sasaran di Seluruh Wilayah

Komisi V DPR RI mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan secara merata dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu, baik yang tinggal di daerah terpencil maupun di kawasan perkotaan, dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.

Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat di Medan, Sumatera Utara pada Kamis (17/9/2026), Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus difokuskan pada masyarakat kecil yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

“Selanjutnya, kami ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa sesuai dengan semangat Bapak Presiden, keberadaan Sekolah Rakyat harus ditujukan untuk daerah-daerah yang dihuni oleh masyarakat kecil, terutama di kawasan terpinggir. Masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan dan tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat harus ada di sana,” ujarnya.

Roberth juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada jumlah Sekolah Rakyat yang dibangun, tetapi lebih mengutamakan wilayah dan komunitas yang benar-benar membutuhkan. “Jangan kita hanya mengejar angka target pembangunan tahun ini, tetapi kita harus mencari bagaimana memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang kurang mampu,” tambahnya.

Ia secara khusus meminta perhatian pemerintah untuk daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Roberth, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat saat menentukan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

“Di setiap Kabupaten dan Kota yang termasuk dalam kategori 3T, keberadaan Sekolah Rakyat harus diwajibkan. Pemerintah harus hadir di sana, terutama karena saat ini banyak pemerintah daerah yang mengalami kesulitan anggaran untuk membebaskan lahan seluas 10 hektare,” jelas legislator dari Senayan tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, berpendapat bahwa kebutuhan akan Sekolah Rakyat tidak hanya terbatas di wilayah 3T. Ia menekankan bahwa masih banyak keluarga tidak mampu di kawasan perkotaan yang juga menghadapi tantangan dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak mereka.

“Melihat keadaan seperti ini, saya rasa bukan hanya di daerah 3T. Di Kota Medan dan beberapa kabupaten lainnya, banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di Sekolah Rakyat,” ungkap mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 itu.

    ➡️ Baca Juga: Penerapan Teknologi Digital dalam Pembelajaran Berbasis Proyek

    ➡️ Baca Juga: Tren Pasar Seni Ramadhan: Ruang Kreatif bagi Generasi Muda untuk Berkarya

    Related Articles

    Back to top button