uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

kpkgg
berita

Ditjen AHU Tingkatkan Verifikasi, 158.429 Permohonan Gagal Penuhi Persyaratan

Jakarta – Ketelitian dalam pengajuan permohonan menjadi faktor yang sangat penting agar proses layanan administrasi hukum dapat berjalan tanpa kendala. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa dokumen dan persyaratan yang diajukan telah sesuai sebelum melakukan permohonan.

Hingga 20 September 2026, tercatat sebanyak 158.429 permohonan layanan dari Ditjen AHU tidak lulus dalam proses verifikasi. Penolakan ini menjadi bagian dari langkah untuk memastikan bahwa hanya pemohon yang memenuhi syarat yang dapat menerima layanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap permohonan harus memenuhi syarat dan peraturan hukum yang berlaku sebelum layanan dapat diterbitkan,” ungkap Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, dalam keterangan resminya pada Kamis (1/10/2026).

Data dari Ditjen AHU menunjukkan bahwa selama periode 2026 hingga 20 September, terdapat 11.190.922 permohonan layanan administrasi hukum. Dari jumlah tersebut, 11.073.631 permohonan telah diproses dengan tingkat penyelesaian mencapai 98,95 persen. Dari total permohonan, 10.915.202 diterima, sementara 158.429 permohonan ditolak setelah melalui verifikasi.

Widodo menjelaskan bahwa proses verifikasi sangat penting untuk menjamin bahwa layanan administrasi hukum tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kualitas layanan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Tidak semua permohonan dapat diterima secara otomatis. Proses verifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap layanan diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini merupakan upaya kami untuk menjaga kualitas dan kepastian hukum dalam pelayanan yang disediakan,” tegasnya.

Layanan administrasi hukum yang ditawarkan oleh Ditjen AHU mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha, seperti pendirian, perubahan, dan pembubaran badan usaha; pendaftaran Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership); jaminan fidusia; layanan kenotariatan; kewarganegaraan dan pewarganegaraan; serta legalisasi Apostille.

Volume permohonan yang sangat besar mendorong Ditjen AHU untuk terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital. Penguatan sistem ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat pada layanan, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi yang ada.

Widodo juga menekankan bahwa evaluasi terhadap pelayanan terus dilakukan, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses pengajuan dan verifikasi.

“Kami tidak hanya fokus pada angka keberhasilan, tetapi juga menggunakan setiap kendala dan kekurangan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Prinsip kami adalah pelayanan publik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

    ➡️ Baca Juga: Drone Pengiriman Indonesia: Bisa Terbang 100 Km, Kok Dilarang di Atas Perumahan? Ini Aturannya!

    ➡️ Baca Juga: Sepeda Listrik Juga Siap Menaklukkan Medan Off-road Seperti Motor Trail

    Related Articles

    Back to top button