Jakarta – Erupsi Gunung Anak Krakatau memiliki potensi untuk mengganggu aktivitas masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan antisipasi dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan akses bantuan tetap tersedia bagi mereka yang terkena dampak.
Surahman Hidayat, anggota Komisi VIII DPR RI, menekankan bahwa penanganan dampak erupsi tidak cukup hanya dengan melakukan pemantauan terhadap aktivitas gunung berapi dan memberikan peringatan dini. Perlindungan terhadap masyarakat yang mulai merasakan gangguan akibat erupsi juga harus menjadi fokus utama.
“Yang paling krusial adalah masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan warga yang sudah terimbas bencana menghadapi masalah baru karena kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan akses terhadap bantuan tidak terpenuhi,” ungkap Surahman dalam siaran persnya, yang dirilis pada Selasa, 8 September 2026.
Dampak dari erupsi ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, kegiatan ekonomi, pendidikan anak, mobilitas, dan situasi sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, perlindungan pernapasan, serta kebutuhan khusus bagi kelompok rentan.
“Jangan hanya menghitung berapa banyak wilayah yang terkena abu vulkanik. Kita juga perlu mempertimbangkan berapa banyak keluarga yang aktivitasnya terganggu, siapa yang paling membutuhkan bantuan, dan apa saja yang diperlukan agar mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan aman,” tegasnya.
Perhatian ekstra juga harus diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta individu yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan. Kelompok-kelompok ini cenderung membutuhkan perlindungan dan dukungan yang lebih besar selama masa bencana.
Selain memenuhi kebutuhan dasar, Surahman juga mendorong upaya lanjutan jika dampak erupsi berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Bantuan dan pendampingan kepada masyarakat harus diberikan secara berkelanjutan hingga mereka dapat kembali ke kondisi kehidupan yang normal.
“Bantuan tidak boleh hanya diberikan saat situasi menarik perhatian publik. Jika dampaknya berkepanjangan, negara harus memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan pendampingan hingga kondisi mereka benar-benar pulih,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang fokus pada urusan sosial dan memiliki mitra kerja di bidang penanggulangan bencana, Surahman juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kerja sama ini sangat diperlukan agar masyarakat yang terdampak dapat menerima perlindungan dan layanan yang layak.
➡️ Baca Juga: Ulasan Gadget Praktis dengan Manfaat Optimal untuk Pengguna Aktif Setiap Hari
➡️ Baca Juga: Pendidikan Inklusif: Menjamin Akses Belajar Bagi Semua
