Super scatter mengusung konsep grafis dinamis dengan tampilan modern

PGSoft berikan bagi-bagi bonus cosmic lightning parade dengan sensasi baru

Super scatter bagikan hadiah kemerdekaan scatter prosper adventure dengan peluang menarik

Transformasi teknologi global mahjong ways membantu memahami studi evolusi big data berbasis ai

Starlight princess menggabungkan unsur bintang dan fantasi

Starlight princess dan perjalanan popularitasnya di komunitas mbg

PGSoft berikan bagi-bagi bonus eternal lightning parade dengan sensasi baru

Ulasan slot online playtech dengan variasi pola dan server teruji

Slot online tawarkan bagi-bagi bonus zeus star adventure dengan hadiah berlimpah

Slot online tawarkan bagi-bagi bonus golden glory adventure dengan hadiah berlimpah

Super scatter hadirkan bagi-bagi kejutan lucky jewel path dengan hadiah melimpah

Super scatter mengusung tampilan cerah dengan konsep grafis yang dinamis

Starlight princess menyuguhkan pemandangan galaksi dengan gaya fantasi

Ulasan teknis mengapa game grid sangat populer

PGSoft berikan bagi-bagi bonus ruby lightning parade dengan sensasi baru

Wild Bounty hadirkan bagi-bagi kejutan lucky glory parade dengan kejutan istimewa

Slot online tawarkan bagi-bagi bonus golden star adventure dengan hadiah berlimpah

Wild Bandito dan pengalaman bermain yang dibagikan komunitas mbg

depo 10k depo 10k
berita

KPK Temukan Dugaan Pemberian THR oleh Kepala Daerah Lain untuk TNI-Polri dan Jaksa

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi bahwa sejumlah kepala daerah, selain Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, terlibat dalam praktik pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), yang mencakup jajaran TNI, Polri, jaksa, dan hakim.

“KPK menduga bahwa praktik pemberian THR kepada forkopimda ini tidak hanya terbatas di Kabupaten Cilacap, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lainnya di Indonesia,” ungkap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada malam hari, 14 Maret 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Asep menegaskan pentingnya bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk menghindari praktik pemberian THR kepada forkopimda mereka.

“KPK mengingatkan semua kepala daerah dan forkopimda agar memiliki komitmen bersama dalam memerangi korupsi, sekaligus mendukung penerapan prinsip good governance di daerah masing-masing dengan integritas yang tinggi,” tambahnya.

Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK melangsungkan operasi tangkap tangan (OTT) yang merupakan yang kesembilan di tahun 2026 dan yang ketiga selama bulan Ramadhan.

Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya, serta menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah.

Pada 14 Maret 2026, KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD) sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dan penerimaan yang tidak sah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk tahun anggaran 2025-2026.

Syamsul Auliya dilaporkan menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp750 juta dari praktik pemerasan tersebut, yang terdiri dari Rp515 juta untuk THR bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap, sementara sisanya dialokasikan untuk kepentingan pribadi. Namun, sebelum ditangkap oleh KPK, ia baru berhasil mengumpulkan Rp610 juta.

    ➡️ Baca Juga: Freelance Online Ideal untuk Pemula yang Ingin Belajar dan Menghasilkan Uang

    ➡️ Baca Juga: Lowongan Kerja Peluk Kucing dengan Gaji Ratusan Juta, Segera Daftar!

    Related Articles

    Back to top button