Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan target untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait angkutan transportasi online, khususnya ojek online (ojol), sebelum akhir Agustus atau paling lambat pada awal September 2023.
Prasetyo menjelaskan bahwa dia akan memimpin langsung proses harmonisasi perpres tersebut setelah dokumen tersebut diselesaikan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
“Target kami adalah agar peraturan ini bisa diterbitkan pada akhir bulan ini, atau paling lambat awal bulan depan,” ungkap Prasetyo setelah melakukan rapat bersama DPR RI di kompleks parlemen Jakarta pada hari Selasa.
Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada DPR RI yang terus bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan perpres ini. Menurut arahan Presiden Prabowo Subianto, penyusunan perpres ini harus diselesaikan secepat mungkin.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa isu tarif untuk transportasi online, baik bagi penumpang, makanan, maupun barang, telah dibahas dan diuji coba. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah selanjutnya hanya perlu diharmonisasikan oleh pihak pemerintah.
Dia juga meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu proses penyusunan Perpres mengenai ojol ini. Dasco berharap agar perpres ini dapat diimplementasikan dengan baik di masa mendatang.
“Nantinya, akan ada pertemuan lanjutan dengan kementerian terkait serta perwakilan organisasi ojek online dan aplikator,” tambah Dasco.
Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai bahwa regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengenai pembagian hasil antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikator menunjukkan bahwa kebijakan negara mulai memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan pengemudi.
Sebelumnya, para pengemudi memperoleh 80 persen dari pendapatan perjalanan, sedangkan 20 persen menjadi bagian untuk aplikator. Namun, melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, porsi pendapatan pengemudi meningkat menjadi 92 persen, sementara aplikator hanya mendapatkan maksimal 8 persen.
“Ini adalah langkah penting yang menunjukkan bahwa kebijakan negara mulai berdampak positif pada ekonomi para pengemudi transportasi online,” kata Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, saat diwawancarai di Jakarta pada hari Jumat.
➡️ Baca Juga: Empat Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus dan Ditahan
➡️ Baca Juga: Serangan Drone Iran Terhadap Markas CIA di Arab Saudi Meningkatkan Ketegangan Regional
