Cendekiawan Sukidi menegaskan bahwa saat ini, salah satu tantangan terbesar terhadap demokrasi di Indonesia adalah penggunaan hukum sebagai alat politik oleh pihak eksekutif. Hal ini mengancam integritas sistem demokrasi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat.
Diskusi tentang fenomena demokrasi ini diulik secara mendalam dalam sesi CALD Conference 2026, yang diselenggarakan di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, pada Jumat, 4 September 2026. Acara ini menjadi wadah bagi para pemikir untuk berbagi pandangan mengenai kondisi demokrasi di negara ini.
Sukidi mengungkapkan bahwa hukum sering kali diterapkan secara berbeda kepada para lawan politik, sementara kawan-kawan penguasa dibiarkan leluasa. Ia mengutip pernyataan diktator Peru, Oscar Benavides, yang menyatakan, “Untuk teman-temanku segalanya, untuk musuh-musuhku hukum.” Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa 44 persen kunci keberhasilan suatu bangsa bergantung pada supremasi hukum. Ketidakmampuan Indonesia untuk mencapai kemakmuran diindikasikan oleh penggunaan hukum yang diperalat demi kepentingan penguasa.
Ia juga memaparkan lima krisis utama yang mengganggu bangsa ini, antara lain: pemusatan kekuasaan, hukum yang dipersenjatai, politik yang memecah belah, ketimpangan ekonomi, serta pengucilan dalam kewarganegaraan yang menghasilkan kondisi kewarganegaraan yang tidak berarti.
Dalam pernyataannya, Sukidi mengutip Adolf Hitler dari bukunya, Mein Kampf (1925), yang menyebutkan bahwa propaganda digunakan untuk membedakan warga menjadi “teman atau musuh”. Di Indonesia, para kritikus terhadap kekuasaan bahkan sering kali diberi stigma sebagai agen asing atau ‘Londo Ireng’. Hal ini menggambarkan betapa demokrasi kita sedang mengalami kemunduran dari dalam. Namun, seperti yang pernah dikatakan Bung Karno, bagi bangsa yang berjuang, tidak ada perjalanan yang berakhir. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan benteng utama kita untuk bangkit dan melawan segala bentuk ketidakadilan.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Singapore Democratic Party (SDP), Chee Soon Juan, berhasil mengundang tawa sekaligus refleksi dari audiens saat ia membuka presentasinya mengenai ketahanan demokrasi.
Chee Soon Juan dengan nada humoris menyatakan, “Meminta seseorang dari Singapura berbicara tentang mencegah kemunduran demokrasi adalah lelucon yang menarik. Di Singapura, kami tidak bisa mengalami kemunduran karena kami tidak pernah mengalami kemajuan!” Pernyataan ini mengundang perenungan tentang realitas demokrasi di negara-negara lain.
Ia juga memaparkan data dari ADP Research yang menunjukkan bahwa banyak warga di Asia Tenggara hidup dalam kondisi finansial yang sulit, dengan persentase tinggi seperti di Malaysia (80 persen), Filipina (~80 persen), Indonesia (54 persen), dan Thailand (52 persen). Angka-angka ini kontras dengan negara-negara berkelas menengah yang stabil seperti Korea Selatan, di mana hanya 18 persen warganya yang hidup dari gaji ke gaji.
Chee Soon Juan menekankan bahwa elit politik sering kali salah kaprah dalam memahami apa yang sebenarnya dipikirkan oleh rakyat. Mereka berfokus pada perdebatan mengenai sistem politik, seperti unisameral atau bikameral, padahal bagi masyarakat biasa, prioritas utamanya adalah: “Bagaimana saya bisa bertahan hidup besok dan memenuhi kebutuhan keluarga?” Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari mobilitas sosial dan pengurangan ketimpangan. Jika kita tidak memahami psikologi dan beban hidup masyarakat, maka kita sedang menghadapi masalah besar dalam demokrasi kita.
➡️ Baca Juga: Jepang Diprediksi Bakal Diguncang Gempa M 9,0, Pemerintah
➡️ Baca Juga: Ibas Dukung Aspirasi Kaum Perempuan Bersama BKMT Agar Tidak Diremehkan dan Terus Dikawal
