Ketua Umum Relawan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, baru-baru ini menyoroti viralnya sebuah video pernyataan Budi Arie yang memicu berbagai spekulasi di kalangan publik. Dalam video tersebut, Budi Arie secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan adanya pergantian presiden atau bahkan percepatan pemilihan umum (Pemilu) sebelum masa jabatan 2029 berakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi dan konferensi pers yang bertema “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” yang berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurut H. Kurniawan, pernyataan ini telah menimbulkan beragam spekulasi politik, terutama terkait isu percepatan pergantian kekuasaan yang dianggap prematur.
Ia menegaskan komitmen relawan pendukung Prabowo untuk mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatan yang telah ditentukan oleh konstitusi.
“Kami siap bersama Prabowo untuk menjaga dan mempertahankan pemerintahan ini bukan karena ambisi kekuasaan, tetapi demi kemajuan bangsa dan negara,” ungkapnya pada hari yang sama.
H. Kurniawan juga menyatakan penghormatan terhadap setiap pandangan politik yang disampaikan oleh siapapun. Namun, ia mengecam pernyataan Budi Arie yang mengisyaratkan kemungkinan pengambilalihan kekuasaan sebelum 2029.
“Kami ingin menekankan kembali bahwa pemerintah saat ini fokus pada kinerja dan mensukseskan program-program yang telah dirancang oleh Bapak Presiden. Masyarakat juga mendukung program-program tersebut,” tambahnya.
Dalam acara yang sama, Ketua Presidium Exponen 08, M Damar, memberikan tanggapannya terkait rencana demonstrasi yang akan dilakukan pada 27 Agustus 2026 di gedung DPR/MPR.
Ia mengungkapkan rasa hormat terhadap kegiatan tersebut, menekankan bahwa menyampaikan pendapat merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
“Kami mengajak semua elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi untuk menjaga ketertiban selama aksi,” ujarnya.
Damar juga menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk mobilisasi yang sengaja diarahkan untuk memprovokasi atau menciptakan kerusuhan. “Silakan sampaikan aspirasi. Perbedaan pendapat boleh, tetapi merusak negara tidak bisa ditoleransi,” tandasnya.
Menurutnya, saat ini pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah fokus pada pekerjaan yang ada. Pemerintah berupaya memastikan bahwa agenda dan program pembangunan tetap berjalan serta responsif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Saat ini, kita menghadapi berbagai bencana di sejumlah daerah, termasuk gempa bumi di NTT dan kebakaran hutan. Pemerintah tengah berkonsentrasi pada penanganan tersebut. Energi kita seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak,” imbuhnya.
Sementara itu, Syahganda Nainggolan menekankan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak politik yang dimiliki setiap warga negara. Namun, ia menekankan bahwa hak tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak mengarah pada kerusuhan sosial.
➡️ Baca Juga: Danantara Siapkan Skema DP 0% untuk Motor Listrik Nasional yang Aksesibel dan Terjangkau
➡️ Baca Juga: Investasi Saham Penny Stock Global Melalui Analisis Fundamental yang Aman dan Terukur
