Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, telah memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan pada dokumen kependudukan mereka akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
Inisiatif ini diambil untuk mempercepat proses penerbitan dokumen penting seperti KTP elektronik, akta kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) tanpa biaya bagi para korban.
“Saya akan segera instruksikan Dirjen Dukcapil untuk berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil di tingkat kabupaten dan provinsi,” jelas Mendagri dalam pernyataannya di Jakarta, yang dikutip pada tanggal 20 Agustus 2026.
Pernyataan ini disampaikan oleh Mendagri setelah melakukan kunjungan ke posko pengungsian yang terletak di Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT.
Mendagri menekankan bahwa tim Dukcapil akan turun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.
Ia menambahkan bahwa proses pencetakan ulang dokumen kependudukan tidaklah rumit, mengingat semua data telah terdaftar dalam sistem server Dukcapil pusat dan telah didigitalisasi.
Lebih lanjut, saat ini Ditjen Dukcapil juga telah mengimplementasikan teknologi pengenalan wajah, sehingga pencetakan ulang dokumen kependudukan dapat dilakukan dengan lebih efisien.
“Pencetakan ulang itu sangat mudah. Mengapa? Karena semua data 290 juta penduduk Indonesia, hampir 98 persen, sudah tersedia di server Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri,” ungkapnya.
Selain dokumen kependudukan, Mendagri juga berencana berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membantu pencetakan ulang dokumen tanah dan berkas penting lainnya.
Tito juga akan melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian terkait pencetakan ulang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM) khusus bagi para korban gempa di NTT.
“Informasi ini akan saya sampaikan kepada Menteri ATR/BPN dan juga kepada pihak kepolisian. Seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, kita semua akan turun untuk menangani hal ini. Dokumen-dokumen ini sangat penting,” papar Tito.
Mendagri memastikan bahwa pencetakan ulang dokumen-dokumen penting tersebut akan dilakukan secara gratis, sebagai bentuk kehadiran negara bagi para penyintas gempa.
“Kita tidak ingin membuat orang yang sudah dalam kesulitan menjadi semakin susah. Kami siap membantu. Saya juga akan menyampaikan hal ini kepada Bapak Kapolri,” tuturnya.
➡️ Baca Juga: RUU PPRT: Lindungi ART Agar Dapat Bekerja Dengan Nyaman dan Aman
➡️ Baca Juga: Kuota Impor: Kebijakan yang Mengundang Perdebatan
