Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengelola anggaran dengan penuh transparansi dan fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat. Ditegaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BGN adalah sebesar Rp268 triliun, dan bukan Rp335 triliun seperti yang sebelumnya beredar.
Dadan menjelaskan bahwa anggaran yang bersumber dari undang-undang APBN ini adalah Rp268 triliun. “Jika ada yang menyebutkan bahwa anggaran kita mencapai Rp335 triliun, itu adalah informasi yang tidak akurat,” ungkapnya dalam keterangannya pada 30 Maret 2026.
Ia juga menguraikan bahwa angka Rp335 triliun yang selama ini dikenal oleh masyarakat merupakan bagian dari Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) yang diberikan oleh kebijakan presiden sebagai dana cadangan, yang sebenarnya hanya berjumlah Rp67 triliun.
Sebanyak 93 persen dari total anggaran APBN yang dikelola oleh BGN, yaitu Rp268 triliun, ditujukan untuk bantuan pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat.
Dadan menjelaskan bahwa sebagian besar dana tersebut diarahkan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Dari total anggaran Rp249 triliun, hampir 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku. Ini memberikan manfaat bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM, sementara 20 persen digunakan untuk biaya operasional seperti listrik, sewa kendaraan, serta gaji para relawan.
Saat ini, lebih dari 1,2 juta relawan SPPG aktif di seluruh Indonesia, dengan penghasilan yang berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta setiap bulan.
“Sebagian besar dari anggaran kami langsung dialokasikan untuk program MBG, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” jelas Dadan.
BGN juga memberikan perhatian khusus kepada kesejahteraan para relawan, yang memiliki peranan penting dalam distribusi program MBG. Mereka mendapatkan dukungan insentif yang disesuaikan dengan beban kerja di lapangan.
Dengan komposisi anggaran yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan langsung, BGN menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi dalam bidang gizi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja.
BGN akan terus memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Kamera Samsung Galaxy S26 Series Menjaga Stabilitas Meskipun Smartphone Diputar
➡️ Baca Juga: Digitalisasi Sekolah: Transformasi Pendidikan di Era Digital
