Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, telah memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk memanfaatkan pangkalan militer Inggris dalam upaya menyerang fasilitas rudal Iran. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tindakan Iran yang dinilai semakin tidak terkendali, sementara Partai Liberal Demokrat mendesak untuk diadakannya pemungutan suara di parlemen terkait langkah ini.
Hingga saat ini, Inggris belum terlibat langsung dalam serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran. Namun, dalam sebuah pernyataan yang direkam pada malam hari, PM Starmer menegaskan bahwa perilaku Iran yang semakin sembrono telah menempatkan warga Inggris dalam bahaya, yang mendasari keputusan untuk mengizinkan penggunaan dua pangkalan militer oleh AS.
Pemerintah Inggris juga mengeluarkan ringkasan posisi hukumnya, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi diri secara kolektif terhadap sekutu regional yang telah meminta dukungan. Dalam konteks ini, Starmer mengungkapkan bahwa ada sekitar 200.000 warga Inggris yang berada di negara-negara Timur Tengah yang menjadi target potensi serangan dari Iran.
Starmer menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ancaman tersebut adalah dengan menghancurkan rudal di sumbernya, baik itu di depot penyimpanan maupun pada peluncur yang digunakan untuk menembakkan rudal tersebut. Ia menambahkan bahwa AS telah meminta izin untuk memanfaatkan pangkalan Inggris untuk tujuan pertahanan yang spesifik dan terbatas ini.
“Kami telah memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut untuk mencegah Iran dalam menembakkan rudal yang dapat membahayakan warga sipil yang tidak bersalah, serta mengancam nyawa warga Inggris dan negara-negara yang tidak terlibat,” kata Starmer.
Ia juga menginformasikan bahwa pesawat tempur Inggris saat ini beroperasi sebagai bagian dari skema pertahanan terkoordinasi, yang diyakini telah berhasil dalam mencegat serangan yang diluncurkan oleh Iran. Dalam pernyataan bersama dengan Prancis dan Jerman, Inggris menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi kepentingan nasional dan sekutu-sekutu mereka di kawasan tersebut.
Langkah Inggris untuk lebih terlibat dalam konflik ini diperkirakan akan memicu kontroversi, terutama di dalam Partai Buruh dan kalangan kiri politik. Beberapa anggota, termasuk Emily Thornberry, Ketua Komite Urusan Luar Negeri Partai Buruh, menganggap bahwa tindakan AS berpotensi melanggar hukum internasional.
Setelah pengumuman yang disampaikan oleh Starmer, Partai Liberal Demokrat mendesak agar anggota parlemen diberi kesempatan untuk memberikan suara terkait penggunaan pangkalan Inggris oleh AS.
➡️ Baca Juga: Polisi Sumba Barat NTT Dipecat Akibat Perzinaan
➡️ Baca Juga: Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross Terbaru Resmi Dirilis di Indonesia, Berikut Daftar Harganya
