DPR Menyoroti Penanganan Erupsi Gunung Berapi oleh Pemerintah: Tindakan Proaktif Diperlukan Sebelum Bencana
Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah mengubah pendekatan dalam penanganan bencana. Transformasi dari sekadar respon darurat menjadi kesiapsiagaan yang proaktif sangat diperlukan, terutama sebelum ancaman erupsi gunung berapi menghantam masyarakat.
Edi menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.
Namun, untuk merealisasikan regulasi tersebut, diperlukan sistem mitigasi yang komprehensif. Ini mencakup pemantauan, peringatan dini, proses evakuasi, dan upaya perlindungan masyarakat, yang semuanya harus dilakukan tanpa menunggu terjadinya korban.
“Penting untuk memastikan tidak ada mata rantai yang terputus, mulai dari identifikasi risiko, komunikasi, hingga keselamatan masyarakat. Aspek ini adalah yang paling krusial,” ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada tanggal 10 September 2026.
Menurut Edi, terdapat tujuh aspek yang perlu diperkuat oleh pemerintah dalam penanganan erupsi gunung berapi. Aspek-aspek tersebut meliputi pemantauan dan informasi tentang gunung api, penetapan jalur evakuasi serta lokasi pengungsian, simulasi secara berkala, pemetaan kelompok rentan, konsistensi dalam tata ruang, koordinasi antar lembaga, dan pelibatan masyarakat sebagai subjek dalam proses mitigasi.
Edi juga menyoroti bahwa kelemahan dalam tata ruang dan koordinasi antar lembaga dapat meningkatkan risiko bencana. Ia menjelaskan bahwa kawasan yang rawan bencana seharusnya tidak dijadikan lokasi permukiman.
“Wilayah-wilayah yang sangat berisiko, yang dapat membahayakan, harus benar-benar dijaga, bahkan jika perlu tidak dijadikan tempat tinggal,” tegas Edi.
Ia menambahkan, sebaran sungai yang ada di seluruh Indonesia sudah cukup penuh, dan ini menjadi perhatian penting dalam penanganan bencana.
Di sisi lain, instansi seperti BMKG, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya diharapkan dapat bekerja secara sinergis tanpa bersikap saling egois.
“Bencana adalah tanggung jawab bersama kita semua,” tutup Edi dengan tegas.
➡️ Baca Juga: Warga AS Positif Ebola saat Bekerja di Kongo: Update Terbaru dan Informasi Penting
➡️ Baca Juga: Fitness Minimalis: Solusi Sehat Tanpa Peralatan Mahal untuk Semua Kalangan Modern
