Parlemen Myanmar telah resmi memilih Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer, sebagai presiden baru pada Jumat, 3 April 2026. Penunjukan ini menandai langkah signifikan dalam pembentukan pemerintahan yang didukung militer di negara tersebut.
Terpilihnya jenderal senior ini merupakan konfirmasi dari ramalan yang telah beredar sebelumnya, bahwa mantan panglima angkatan bersenjata tersebut akan tetap berkuasa di Myanmar.
Pemungutan suara yang diadakan menjadi bagian dari proses legislatif yang dipandang sebagai upaya terakhir untuk transisi dari pemerintahan militer menuju pemerintahan semi-sipil.
Min Aung Hlaing semakin mengonsolidasikan kekuasaannya yang diperoleh melalui kudeta militer pada tahun 2021, yang menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Usai mengundurkan diri sebagai panglima angkatan bersenjata pada hari Senin, ia memperoleh 429 suara dari total 586 suara di dalam sidang gabungan legislatif bikameral yang berlangsung di Naypyidaw, termasuk suara dari perwakilan militer yang tidak terpilih.
Sesuai dengan Konstitusi Myanmar tahun 2008 yang disusun oleh militer, pegawai negeri sipil yang sedang menjabat, termasuk panglima tertinggi, tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai presiden.
Nyo Saw, seorang ajudan dekat Min Aung Hlaing yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri junta, berhasil meraih suara terbanyak kedua dan terpilih sebagai salah satu dari dua wakil presiden.
Ia maju dalam pemilihan yang diadakan pada bulan Desember dan Januari, mewakili Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung oleh militer, dan berhasil memenangkan satu kursi di majelis rendah.
Nan Ni Ni Aye, seorang anggota majelis negara bagian Kayin yang kurang dikenal, menempati posisi ketiga di antara kandidat presiden dan berhasil meraih posisi sebagai wakil presiden kedua.
Anggota parlemen dari USDP dan perwakilan militer menguasai mayoritas besar di parlemen, dengan sekitar 86 persen kursi setelah pemilu yang diselenggarakan oleh junta. Pemilu ini telah dikritik sebagai sebuah sandiwara oleh oposisi dan negara-negara Barat, terutama di tengah situasi perang saudara yang berkepanjangan di Myanmar.
Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat dari pemerintahan yang digulingkan masih ditahan sejak kudeta berlangsung. Partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), telah dibubarkan oleh junta sekitar dua tahun setelah kudeta.
Pada hari Senin, Min Aung Hlaing menyerahkan posisinya sebagai panglima angkatan bersenjata kepada Jenderal Ye Win Oo, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala intelijen militer dan terlibat dalam penangkapan Aung San Suu Kyi saat kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021.
➡️ Baca Juga: Panduan Memilih Saham Perusahaan Retail Dengan Loyalitas Pelanggan Tinggi dan Stabil
➡️ Baca Juga: PPKD Jaksel Bidik Seribuan Warga Dapat Pembekalan Kompetensi MTU
