Jakarta – Bank Indonesia (BI) telah berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta sejumlah lembaga untuk meluncurkan gerakan bernama Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK) dan fasilitas Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (Aku Bisa Sejahtera) pada tanggal 6 Maret 2026.
Inisiatif ini dirancang untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital serta memfasilitasi akses keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menekankan bahwa program ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga dalam upaya memperkuat literasi keuangan masyarakat di tengah perkembangan pesat digitalisasi sektor keuangan. BI bekerja sama dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), serta berbagai lembaga untuk bersama-sama mendorong kesejahteraan UMKM dan ekonomi rakyat.
“Acara ini menunjukkan sinergi yang kuat antara Kemenko Perekonomian, di bawah pimpinan Bapak Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Harian DNKI, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan UMKM dan ekonomi kerakyatan,” ungkap Perry saat peluncuran AKSI KLIK dan Aku Bisa Literasi di Grha Bhasvara Icchana, Gedung BI, pada 6 Maret 2026.
Gerakan dan inisiatif ini didasarkan pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Meskipun tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,74 persen, tingkat literasi keuangan masih berada di angka 66,46 persen. Menurut Perry, penting untuk memastikan bahwa peningkatan inklusi keuangan diiringi dengan peningkatan literasi di kalangan masyarakat.
“Walaupun kita telah melihat kemajuan dari tahun ke tahun, upaya peningkatan harus terus dilakukan,” tegas Perry.
Perry juga menyampaikan bahwa literasi keuangan bukan sekadar tentang membuka akun bank digital atau menggunakan sistem QRIS. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai risiko dari berbagai produk keuangan untuk melindungi diri mereka dari kejahatan finansial, seperti pinjaman online yang ilegal.
Ia menekankan bahwa akselerasi digitalisasi dalam sistem pembayaran harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital. Saat ini, jumlah pengguna QRIS hampir mencapai 60 juta, dengan sekitar 50 juta di antaranya merupakan pelaku UMKM.
“Literasi sangat krusial bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama meningkatkan literasi untuk mendukung pencapaian target-target pemerintah,” tambah Perry.
Dalam acara ini, BI secara resmi meluncurkan buku strategi edukasi literasi keuangan digital, modul Layanan Keuangan Digital (DFS) tingkat dasar, serta panduan implementasi model bisnis UMKM yang berkelanjutan. Modul ini mencakup lima topik utama, yaitu Uang, Penganggaran, Transaksi Keuangan, Produk dan Layanan Keuangan, serta Perlindungan Terhadap Risiko.
➡️ Baca Juga: BGN Menekankan Pentingnya Pengawalan dan Evaluasi Program MBG sebagai Faktor Utama
➡️ Baca Juga: Krisis Air: Mengatasi Kelangkaan Air di Indonesia
