Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Menyongsong Digitalisasi Pembayaran yang Pesat

Atok DalangMaret 6, 2026

1 1 minute read

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa institusinya terus berupaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program. Inisiatif ini dilakukan baik secara internal maupun melalui kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, lembaga perbankan, serta kementerian dan lembaga lainnya yang berkaitan.

Perry menambahkan bahwa upaya tersebut berjalan seiring dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan BI-Fast, serta beberapa program lainnya.

“QRIS kini telah digunakan secara masif, dengan jumlah pengguna mendekati 60 juta. Sekitar 50 juta di antara pengguna tersebut berasal dari UMKM,” ungkap Perry saat menghadiri acara Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK) pada Jumat, 6 Maret 2026.

Oleh karena itu, menurutnya, penting untuk terus memperkuat literasi keuangan sejalan dengan akselerasi digitalisasi dalam sistem pembayaran.

Dalam konteks AKSI KLIK, Perry mengungkapkan bahwa Bank Indonesia telah menyiapkan tiga buku yang mencakup strategi dan program edukasi terkait literasi keuangan digital. Buku-buku ini bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan finansial, memberikan panduan untuk pelatihan dasar dalam edukasi keuangan digital, serta menyediakan pedoman untuk implementasi model bisnis UMKM yang berkelanjutan.

Kepala Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau di Bank Indonesia, Anastuty K., menjelaskan bahwa buku pertama berfokus pada tiga sasaran utama untuk mencapai kesejahteraan keuangan. Sasaran tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dan kewajiban finansial, ketahanan keuangan, serta keberlanjutan keuangan.

Buku kedua ditujukan kepada tujuh segmen prioritas yang mencakup pelaku UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, pelajar, mahasiswa, santri dan pemuda, penyandang masalah kesejahteraan sosial, masyarakat yang berada di daerah 3T, perempuan, serta pekerja migran.

“Materi yang disediakan mencakup pengenalan uang, pengelolaan anggaran, transaksi keuangan, produk dan layanan keuangan, serta perlindungan terhadap risiko keuangan,” jelas Anastuty.

Sementara itu, buku ketiga merupakan penyempurnaan dari Pedoman Pengembangan UMKM Hijau yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Bank Indonesia. Buku ini juga diselaraskan dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3.

Anastuty menambahkan bahwa buku terbaru ini lebih menekankan pada tindakan mitigasi untuk membantu UMKM bertransisi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Pedoman ini diharapkan dapat membantu UMKM memahami standar keberlanjutan dan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan sertifikasi hijau.