Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera sedang berupaya mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi prioritas untuk memastikan bahwa mereka yang mengalami kesulitan dapat segera mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan.
Setelah perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026, salah satu langkah signifikan yang akan diambil adalah pembangunan hunian tetap (huntap) untuk warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Langkah ini diharapkan menjadi titik balik bagi penyintas untuk kembali membangun kehidupan mereka dengan lebih stabil.
Program ini ditujukan khusus untuk para penyintas yang rumahnya mengalami kerusakan parah, roboh, atau hanyut akibat banjir. Kehadiran hunian tetap diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menjadi fondasi bagi masyarakat untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah akan dilakukan segera setelah Lebaran. Tujuan dari langkah ini adalah memastikan bahwa daerah-daerah yang siap dapat segera memulai pembangunan hunian tetap.
“Kami telah membuat kesepakatan untuk berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat usai Lebaran, guna memastikan pemerintah daerah yang siap dapat segera memulai pembangunan,” ujarnya.
Tito juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci dalam mempercepat realisasi program ini. Berbagai lembaga, termasuk BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, turut berkontribusi dalam proses ini. Selain itu, dukungan dari sektor swasta dan masyarakat juga sangat diperlukan.
Dalam pelaksanaan program ini, pembangunan huntap akan dilakukan dengan dua pendekatan utama. Pertama, skema in situ, yang melibatkan pembangunan rumah di lokasi atau di sekitar tempat tinggal sebelumnya. Skema ini hanya akan diterapkan di wilayah yang telah dinyatakan aman dari risiko bencana.
Salah satu contoh lokasi yang akan menerapkan pendekatan ini adalah Kabupaten Bireuen, di mana diusulkan pembangunan sebanyak 365 unit hunian tetap untuk para penyintas.
Pendekatan kedua adalah pembangunan secara komunal atau relokasi terpusat. Dalam model ini, hunian akan dibangun di satu kawasan baru yang telah dipastikan aman untuk dihuni. Skema ini dikhususkan bagi warga yang sebelumnya tinggal di daerah dengan risiko tinggi, sehingga mereka tidak dapat kembali ke tempat tinggal lama.
Secara keseluruhan, Satgas PRR telah merencanakan pembangunan sebanyak 36.669 unit hunian tetap di tiga provinsi yang terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 110 unit telah selesai dibangun, sementara 1.359 unit lainnya kini masih dalam tahap pengerjaan.
Dengan langkah-langkah yang diambil, harapan untuk mempercepat pemulihan bagi korban bencana di Sumatera semakin terlihat. Komitmen pemerintah untuk memberikan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak menjadi langkah penting dalam mendukung mereka untuk kembali ke jalur kehidupan yang lebih stabil.
➡️ Baca Juga: Timnas Indonesia Siap Hadapi COVID-19 di Kejuaraan Internasional
➡️ Baca Juga: Pataka Divhumas Polri ‘Sahityadharma Narawata’
