Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah ditangguhkan sementara. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Prabowo menjelaskan bahwa langkah penangguhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat berjalan dengan lebih optimal dan tepat sasaran.
“Saya langsung melakukan pengecekan. Saya memanggil Kepala BGN dan terus melakukan cross-check,” ungkap Prabowo dalam keterangannya pada Kamis, 19 Maret 2026.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penghentian total program, tetapi bagian dari proses evaluasi dan perbaikan yang menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melakukan pengecekan langsung dan mempertimbangkan berbagai masukan serta kritik yang diterima terkait pelaksanaan MBG di lapangan.
Pemerintah, menurut Prabowo, tidak mengabaikan kritik yang ada. Sebaliknya, kritik tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program yang sangat berpengaruh terhadap masa depan generasi bangsa.
“Saya telah mengirim tim untuk melakukan pengecekan. Saya kira, dari puluhan ribu dapur yang ada, kami telah menutup lebih dari seribu,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap dapur-dapur yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dengan pengawasan yang dilakukan langsung di lapangan.
“Lebih dari seribu dapur telah ditangguhkan. Saya memiliki wakil kepala yang sangat tegas, Ibu Nanik, yang terus melakukan inspeksi,” tambah Prabowo.
Prabowo juga merinci bahwa sebanyak 1.030 dapur telah ditangguhkan, dan langkah selanjutnya adalah melakukan sertifikasi. “Jika dapur Anda ingin bertahan lebih dari beberapa bulan, Anda harus lulus sertifikasi kebersihan, keamanan makanan, dan memastikan bahwa air yang digunakan aman,” jelasnya. “Semua aspek ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jika tidak, dapur akan ditutup,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi yang ketat untuk semua dapur yang terlibat dalam program MBG. Setiap dapur diharuskan memenuhi kriteria tertentu mengenai kebersihan, keamanan pangan, kualitas air, dan proses pengolahan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung ditangguhkan hingga perbaikan dilakukan.
Pemerintah juga membuka akses untuk pengawasan publik, dengan menyediakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat, sekolah, dan orang tua untuk memantau serta melaporkan pelaksanaan program di lapangan. Prabowo menegaskan bahwa transparansi dan keterlibatan publik adalah kunci agar program MBG dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
➡️ Baca Juga: Telkom Siapkan NeutraDC untuk Menghadapi Ledakan Teknologi AI di Indonesia
➡️ Baca Juga: Menteri Agama: Tambahan Kuota Petugas Haji Sudah Masuk E-Hajj
