Prabowo Soroti Ketidakproduktifan Anggaran Daerah Terkait Pembelian Mobil Dinas Rp 8 Miliar

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan perhatian terhadap ketidakproduktifan anggaran daerah, terutama terkait dengan pengeluaran untuk mobil dinas kepala daerah yang mencapai angka fantastis hingga Rp8 miliar.
Prabowo menyatakan bahwa masih ada banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan di desa, namun anggaran daerah justru dialokasikan untuk hal-hal yang tidak mendesak.
“Masih banyak biaya yang seharusnya ditangani oleh kabupaten dan provinsi yang tidak dilaksanakan. Contohnya adalah pembangunan jembatan desa; masyarakat harus bersuara keras, dan presiden harus turun tangan. Di mana dana desa, dan ke mana anggaran gubernur? Saya bertanggung jawab untuk mengawasi ini. Kita perlu transparan dan berkeadilan,” ungkap Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan awak media di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang disiarkan pada hari Kamis.
Presiden juga menggarisbawahi bahwa pola pengeluaran daerah saat ini masih jauh dari efisiensi, termasuk dalam pengunaan anggaran untuk fasilitas yang diberikan kepada pejabat.
“Banyak pejabat yang menurut saya tidak efisien. Anda bisa lihat sendiri. Ada daerah yang membeli mobil dinas gubernur dengan harga mencapai Rp8 miliar,” jelas Prabowo.
Sebagai perbandingan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan lokal yang jauh lebih terjangkau.
“Saya adalah Presiden Indonesia dan menggunakan mobil Maung buatan dalam negeri yang harganya sekitar Rp700 juta. Mungkin karena ini untuk presiden, ada fitur antipeluru yang membuat harganya menjadi sekitar Rp1 miliar. Namun, tetap saja, tidak sampai Rp8 miliar. Kita perlu melakukan penyelidikan terkait efisiensi ini,” tambahnya.
Kepala Negara tersebut juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab dari kepala daerah dalam mengelola anggaran publik, agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Setelah itu, ada kunjungan kerja yang berulang-ulang. Itu yang kita harapkan. Kesadaran dan rasa tanggung jawab, bukan?” lanjutnya.
Prabowo mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran yang ada.
“Bupati bertugas untuk rakyatnya, gubernur juga harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Itulah yang kami harapkan,” tutup Prabowo.
➡️ Baca Juga: SMF Mendukung Pembiayaan 904.568 Unit Rumah Melalui Skema KPR FLPP
➡️ Baca Juga: Treatment Minim Downtime yang Efektif untuk Tampil Segar di Hari Raya




