Jakarta – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah terus berlangsung dengan pengawasan dan evaluasi yang intensif. Di lapangan, perhatian utama terfokus pada pengawasan yang ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN), Albertus Dony Dewantoro, menekankan bahwa pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penyediaan makanan, mulai dari persiapan di dapur hingga disajikan di meja makan anak-anak dan penerima manfaat lainnya, dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Di Pulau Jawa, BGN telah menghentikan sementara operasional dari 1.512 SPPG sebagai langkah untuk memperketat evaluasi pelaksanaan program,” ungkap Dony dalam pernyataannya pada Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan tata kelola yang telah ditentukan.
Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang operasionalnya dihentikan sementara tersebar di beberapa provinsi di wilayah II.
Provinsi-provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta dengan 50 unit; Banten sebanyak 62 unit; Jawa Barat (Jabar) sebanyak 350 unit; Jawa Tengah (Jateng) mencapai 54 unit; Jawa Timur (Jatim) dengan 788 unit; dan DI Yogyakarta yang memiliki 208 unit,” jelasnya.
Dony menambahkan bahwa BGN akan memberikan pendampingan serta verifikasi kepada unit-unit yang terdampak untuk membantu mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan.
“Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah semua persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi,” tegas Dony.
Tantangan dalam operasional program MBG perlu diperbaiki untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Hal ini dikarenakan persepsi publik terhadap program MBG semakin berkurang dan citranya semakin memburuk. Hal ini diungkapkan oleh Risang Rimbatmaja, seorang peneliti dan praktisi komunikasi perubahan perilaku yang berasal dari Yayasan Cipta, sebuah lembaga non-pemerintah yang aktif di bidang kesehatan dan lingkungan.
Risang memberikan pandangan yang menarik mengenai perbedaan respons masyarakat terhadap pengelola program, serta memberikan rekomendasi berdasarkan keahliannya untuk meningkatkan tata kelola dan komunikasi publik.
“Logika pengelola program, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), dan logika masyarakat sering kali berbeda. Secara statistik, insiden yang terjadi dalam program MBG mungkin terlihat sangat kecil, hanya 0,00 sekian persen dari total porsi yang didistribusikan. Namun, bagi masyarakat, satu atau dua insiden saja sudah cukup untuk menciptakan situasi yang menghebohkan,” ujarnya.
➡️ Baca Juga: Yoga dan Pilates untuk Core dan Postur Tubuh: Panduan Lengkap
➡️ Baca Juga: Perayaan Idul Fitri: Tradisi dan Adaptasi di Era New Normal
